POLITIK UANG

Bahaya Melegalkan Politik Uang dalam Islam

Ketika Suara Rakyat Dipertukarkan dengan Uang

Oleh: Pengamat Dakwah

Pendahuluan

Demokrasi memberi ruang kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Dalam sistem ini, suara rakyat menjadi instrumen penting untuk menentukan arah perjalanan bangsa. Oleh karena itu, suara bukan sekadar hak politik, melainkan amanah yang memiliki konsekuensi moral.

Di tengah proses demokrasi, muncul persoalan yang terus berulang: politik uang. Uang diberikan kepada masyarakat dengan harapan mereka memberikan suara kepada calon atau kelompok tertentu. Praktik tersebut terkadang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Bahkan, muncul pandangan bahwa politik uang sebaiknya dilegalkan saja agar tidak lagi menjadi persoalan tersembunyi.

Dalam perspektif Islam, persoalan ini tidak mengubah sesuatu yang selama ini dilarang menjadi sesuatu yang diperbolehkan melalui aturan formal. Islam tidak hanya melihat bentuk lahiriah sebuah transaksi, tetapi juga niat, substansi, cara, dan akibat.

Jika uang diberikan untuk membeli pilihan politik, maka persoalannya menyentuh wilayah risywah (suap), pengkhianatan terhadap amanah, manipulasi kehendak rakyat, serta potensi lahirnya kekuasaan yang tidak sehat.

Al-Qur'an telah memberikan peringatan:

Layanan Pelanggan dan Layanan Pelanggan بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuapkannya kepada para pemegang kekuasaan agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS al-Baqarah [2]: 188).

Ayat ini mengandung pesan yang sangat relevan bagi kehidupan politik modern. Harta tidak boleh menjadi alat untuk mempengaruhi keputusan yang mencakup kepentingan banyak orang.

Politik Uang dan Risywah

Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras terhadap praktik suap:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

“Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap.” (HR Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Dalam tradisi Islam, risywah merupakan praktik yang merusak keadilan karena seseorang memberikan sesuatu agar pihak lain melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya.

Jika seorang calon memberikan uang kepada pemilih dengan harapan mendapatkan suara, maka pemberian tersebut bukan lagi bantuan sosial yang bebas kepentingan. Di sana terdapat pertukaran: uang diberikan, suara diharapkan.

Oleh karena itu, persoalan politik uang harus dilihat dari substansinya.

Mengganti istilah "serangan fajar", "uang transportasi", "uang terima kasih", atau "bantuan" tidak serta-merta mengubah hakikatnya apabila dibalik pemberian tersebut terdapat tujuan membeli suara.

Ibnu Katsir ketika menafsirkan QS al-Baqarah ayat 188 menjelaskan larangan memperoleh harta melalui cara yang batil dan menggunakan harta untuk mempengaruhi pihak yang memiliki kewenangan.¹

Al-Ghazali juga menempatkan persoalan halal dan haram dalam perolehan harta sebagai bagian penting dari pembentukan akhlak manusia. Harta yang diperoleh melalui jalan yang tidak benar hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap kebersihan hati dan kehidupan spiritual seseorang.²

Kekuasaan adalah Amanah, Bukan Komoditas

Islam memiliki pandangan yang sangat luhur mengenai kekuasaan. Jabatan bukan sekedar kehormatan semata, melainkan amanah.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berkenan.” (QS al-Nisa' [4]: ​​58).

Ayat tersebut menjadi salah satu landasan etika kekuasaan dalam Islam. Kepemimpinan harus diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan dan kelayakan.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa amanah dalam ayat tersebut mencakup berbagai bentuk tanggung jawab, termasuk urusan pemerintahan dan kepemimpinan. Kekuasaan harus diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi dan mampu menjalankannya secara adil.³

Di dalamnya bahaya politik uang menjadi semakin jelas. Jika suara rakyat dapat dibeli, maka kekuasaan berpotensi berubah menjadi komoditas.

Orang yang memiliki modal besar memperoleh peluang lebih besar untuk membeli dukungan. Sementara orang yang mungkin lebih kompeten, jujur, dan memiliki visi kebangsaan, tetapi tidak memiliki sumber daya finansial yang besar, dapat tersingkir.

Demokrasi akhirnya kehilangan substansinya.

Ketika Rakyat Menjual Masa Depan

Politik uang sering kali bekerja melalui logika yang sangat sederhana: "Ambil uangnya, urusan pilihan belakangan."

Persoalannya, dampak dari pilihan politik tidak berhenti pada hari pemilihan.

Uang yang diterima seorang pemilih mungkin hanya bernilai puluhan atau ratusan ribu rupiah. Tetapi pemimpin yang dipilih dapat menentukan kebijakan selama bertahun-tahun. Ia dapat menentukan anggaran pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ekonomi rakyat, pelayanan publik, bahkan arah penegakan hukum.

Oleh karena itu, politik uang sebenarnya berpotensi membuat rakyat menukar kepentingan jangka panjang dengan keuntungan dalam waktu dekat.

Quraish Shihab ketika menjelaskan konsep amanah menegaskan pentingnya memberikan amanah kepada pihak yang memiliki kemampuan dan kelayakan. Amanah tidak dapat diserahkan berdasarkan kepentingan pribadi pada saat itu.⁴

Dalam konteks politik, pemilihan pemimpin seharusnya didasarkan pada pertimbangan integritas, kompetensi, keadilan, visi, dan kemaslahatan masyarakat.

Bukan pada siapa yang paling banyak memberikan uang.

Bahaya Melegalkan Politik Uang

Gagasan melegalkan politik uang perlu mendapat perhatian serius.

Secara hukum positif, negara memang dapat membuat aturan mengenai pemberian tertentu dalam kegiatan politik. Namun, dalam perspektif Islam, legalitas formal tidak selalu identik dengan kehalalan moral dan syariat.

Islam mengenal kaidah:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

“Yang menjadi pertimbangan adalah maksud dan makna, bukan sekadar istilah dan bentuk lahiriah.”

Dengan demikian, permasalahan utamanya bukan sekedar apa nama pemberian tersebut, tetapi untuk apa pemberian itu dilakukan.

Jika uang yang diberikan sebagai bantuan tanpa mempengaruhi pilihan, tentu berbeda dengan uang yang diberikan melalui pesan atau harapan agar penerima memilih calon tertentu.

Perbedaan inilah yang harus dijaga.

Jangan sampai legalisasi politik uang justru mengubah budaya politik masyarakat menjadi budaya transaksional. Politik tidak lagi menjadi ruang yang memperjuangkan kepentingan rakyat, namun menjadi pasar untuk memperjualbelikan suara.

Politik Uang dan Korupsi Kekuasaan

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting. Politik uang dapat menjadi pintu masuk bagi korupsi kekuasaan.

Calon yang mengeluarkan biaya sangat besar untuk memperoleh jabatan mungkin merasa perlu mengembalikan modal politik setelah mendapatkan kekuasaan. Dari sinilah muncul potensi jabatan, kolusi, nepotisme, dan korupsi.

Lingkarannya menjadi berbahaya:

modal yang digunakan membeli suara; suara menghasilkan jabatan; jabatan digunakan mengembalikan modal.

Jika siklus tersebut terus berlangsung, masyarakat akan menjadi korban.

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menempatkan amanah dan keadilan sebagai prinsip penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Kekuasaan yang tidak dibangun di atas amanah akan mudah berubah menjadi sarana memenuhi kepentingan pribadi.⁵

Oleh karena itu, pemberantasan politik uang tidak boleh berhenti pada saat pemilu. Yang harus dibangun adalah budaya politik yang menolak transaksi kekuasaan sejak dari tingkat paling bawah.

Pemilih Juga Memiliki Tanggung Jawab

Politik uang tidak hanya menjadi tanggung jawab calon atau peserta pemilu. Pemilih juga memiliki tanggung jawab moral.

Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” 

(HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam konteks demokrasi, rakyat memang bukan pejabat negara. Tetapi rakyat memiliki peran yang menentukan siapa yang mendapat mandat kekuasaan.

Oleh karena itu, pilihan politik juga harus dipertanggungjawabkan secara moral.

Menerima uang kemudian memilih calon yang tidak layak bukan sekadar persoalan pribadi. Jika pilihan tersebut menghasilkan pemimpin yang merugikan masyarakat, dampaknya dapat dirasakan oleh banyak orang.

Masyarakat perlu memiliki kesadaran bahwa suara itu amanah.

Membangun Politik yang Bermartabat

Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjauhi politik. Sebaliknya, Islam memberikan prinsip-prinsip moral agar kekuasaan digunakan untuk kemaslahatan.

Beberapa nilai yang harus dikedepankan adalah amanah, keadilan, kejujuran, musyawarah, kompetensi, dan kemaslahatan.

Pemimpin harus dipilih karena kemampuan dan integritasnya. Pemilih harus menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab.

Sementara para kontestan harus berkompetisi melalui gagasan, program, rekam jejak, dan keteladanan.

Bantuan kepada masyarakat tetap dapat dilakukan, namun harus dipisahkan dari transaksi suara.

Jika seseorang memberikan bantuan karena kepedulian sosial, meminta tanpa ketidakseimbangan politik, maka konteksnya berbeda. Tetapi jika bantuan tersebut diberikan dengan maksud membeli pilihan, maka disitulah permasalahan etis dan syar'inya muncul.

Penutup

Politik uang merupakan salah satu ancaman serius bagi demokrasi dan etika kehidupan berbangsa. Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, praktik tersebut menyentuh persoalan moral dan agama.

Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah. Oleh karena itu, jalan menuju kekuasaan pun harus ditempuh dengan cara yang dijanjikan.

Melegalkan politik uang tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan suatu persoalan. Yang dibutuhkan bukan legalisasi transaksi suara, melainkan perbaikan budaya politik.

Rakyat harus dihargai sebagai pemegang amanah, bukan sebagai objek yang dapat dibeli.

Pemimpin harus berlomba menawarkan gagasan, bukan berlomba membagikan uang.

Jika politik uang dibiarkan menjadi budaya, demokrasi akan kehilangan ruhnya. Suara rakyat menjadi komoditas, jabatan menjadi investasi, dan kekuasaan berpotensi menjadi sarana mengembalikan modal.

Sebaliknya, jika politik dikembalikan kepada prinsip amanah, keadilan, kompetensi, dan kemaslahatan, demokrasi dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan "berapa harga suara saya?", tetapi "kepada saya menitipkan masa depan bangsa?"

Pertanyaan tersebut bukan hanya pertanyaan politik. Ia juga merupakan pertanyaan moral dan spiritual yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Catatan Tubuh

Isma'il bin Umar Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Juz I (Riyadh: Dar Tayyibah, 1999), tafsir QS al-Baqarah [2]: 188.

Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), pembahasan halal dan haram dalam memperoleh harta.

Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), tafsir QS al-Nisa' [4]: ​​58.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), tafsir QS al-Nisa' [4]: ​​58.

Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), pembahasan amanah dan keadilan dalam QS al-Nisa' [4]: ​​58.

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Aqdiyah, hadis tentang risywah.

Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Ahkam, hadis tentang larangan suap.

Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, hadis tentang tanggung jawab kepemimpinan.

Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Imarah, hadis tentang amanah kepemimpinan.

Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din al-Suyuthi, Tafsir al-Jalalayn, tafsir QS al-Baqarah [2]: 188.